Analisis keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDES pada pemerintah desa Patti di Kabupaten Maluku Barat Daya
-
Published: December 6, 2025
-
Page: 10-21
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes pada Pemerintah Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, serta bentuk upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa Patti.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya perangkat desa yang sebagian besar berpendidikan SMP dan kurang kompeten dalam pengelolaan administrasi serta teknologi informasi; (2) keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya unit komputer dan akses internet sehingga menghambat proses penyusunan laporan; (3) rendahnya disiplin kerja perangkat desa yang berdampak pada tidak tepatnya penyelesaian tugas administrasi; (4) kendala dalam pelaksanaan kegiatan, terutama terkait keterlambatan bahan material yang dipasok dari luar Kota Tiakur; dan (5) kesulitan teknis dalam penyusunan laporan akibat gangguan sistem keuangan desa serta kurangnya koordinasi antarperangkat desa.Pemerintah Desa Patti telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain meningkatkan koordinasi internal, memperkuat kerja sama dengan supplier, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, serta mendorong peningkatan kompetensi teknologi informasi bagi perangkat desa. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian masalah keterlambatan laporan APBDes tidak hanya membutuhkan peningkatan kapasitas SDM, tetapi juga perbaikan sarana pendukung dan pembenahan manajemen pemerintahan desa agar prinsip akuntabilitas publik dapat terwujud.
- APBDes
- Pertanggungjawaban
- Keterlambatan laporan
- Akuntabilitas publik
- Pemerintah desa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.